Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh ekonomi nasional di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/05/26). [Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden]
Jakarta (B-Oneindonesia.com) – Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh ekonomi nasional di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5/2026). Pertemuan tersebut membahas pengalaman penanganan krisis ekonomi pada periode sebelumnya serta langkah antisipatif pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan nasional di tengah dinamika global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan para tokoh yang hadir pernah menjabat sebagai menteri maupun Gubernur Bank Indonesia.
“Tadi mendampingi Bapak Presiden menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi menteri atau Gubernur Bank Indonesia. Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008,” ujar Airlangga usai pertemuan.
Para tokoh tersebut menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pengalaman menghadapi tekanan ekonomi global, antara lain lonjakan harga minyak, tekanan inflasi, serta perubahan nilai tukar.
Pada masa lalu, kata Airlangga, Indonesia pernah menghadapi situasi harga minyak yang melonjak tinggi dan berdampak pada inflasi.
“Di tahun 2005 ada krisis minyak di mana harga minyak bisa naik sampai 140 dolar AS per barel,” kata Airlangga.
Menurutnya, kondisi makroekonomi Indonesia saat ini relatif lebih baik dibanding sejumlah episode krisis sebelumnya. Fundamental ekonomi dinilai lebih kuat, sementara depresiasi rupiah juga berada pada tingkat yang lebih rendah.
“Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat. Dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya,” ujarnya.
Pemerintah mengambil sejumlah pembelajaran dari pertemuan tersebut, termasuk mengenai langkah antisipasi yang diperlukan untuk menghadapi berbagai kemungkinan ke depan.
Prabowo juga meminta jajaran terkait, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, untuk terus memonitor regulasi yang dapat memperkuat stabilitas sektor keuangan dan menjaga prinsip kehati-hatian perbankan.
“Bapak Presiden meminta kami, Menteri Keuangan, untuk memonitor bagaimana regulasi-regulasi untuk memperkuat situasi finansial dan juga menjaga prudensial dari perbankan kita,” ujar Airlangga.
Pemerintah menilai perlu dilakukan kajian terhadap penguatan permodalan perbankan, mengingat jumlah perbankan di Indonesia cukup banyak.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional agar tetap kuat menghadapi dinamika global.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah hal, antara lain:
1. Penguatan fundamental ekonomi nasional melalui:
– stabilitas sektor keuangan;
– penguatan regulasi dan pengawasan perbankan;
– penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking), serta
peningkatan koordinasi antarotoritas ekonomi dan keuangan.
2. Percepatan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) guna memperkuat cadangan devisa nasional serta mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.
3. Pembenahan tata kelola ekspor sumber daya alam melalui BUMN Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) guna meningkatkan penerimaan negara sekaligus memastikan optimalisasi manfaat ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Bapak Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat langkah-langkah strategis jangka panjang untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional, mempercepat berbagai pembenahan struktural, serta memastikan stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia periode 2003–2008 Burhanuddin Abdullah, Menteri PPN/Kepala Bappenas periode 2005–2009 Paskah Suzetta, Wakil Menteri PPN/Bappenas periode 2010–2014 Lukita Dinarsyah Tuwo, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Komentar