Mantan Wapres Jusuf Kalla dalam wawancara di kanal YouTube Quo Vadis Indonesia, Senin (16/02/26).
Jakarta (B-Oneindonesia.com) – Pandangan tajam soal kondisi ekonomi Indonesia disampaikan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), dalam wawancara di kanal YouTube Quo Vadis Indonesia.
Dalam perbincangan bertajuk Wawancara Ekonomi Nasional, JK menyoroti persoalan defisit anggaran, rendahnya rasio pajak (tax ratio), beban utang negara, hingga tantangan swasembada pangan.
JK menilai stagnannya tax ratio Indonesia dipengaruhi dua faktor utama, yakni pertumbuhan ekonomi dan lemahnya administrasi pajak. Menurutnya, praktik penyelewengan masih kerap terjadi, termasuk kerja sama antara oknum pengusaha dan birokrasi. Karena itu, ia menekankan pentingnya pembenahan sistem perpajakan agar penerimaan negara dapat lebih optimal.
Di sisi lain, ia mengingatkan pemerintah untuk menekan pengeluaran yang tidak mendesak. Keterbatasan sumber daya fiskal, kata dia, dapat memperlebar defisit anggaran jika belanja negara tidak dikendalikan.
“Kalau ini dibiarkan, defisit makin besar, cicilan dan bunga utang makin tinggi,” ujar JK, dikutip redaksi di Jakarta, Senin 16 Februari 2026.
JK juga menyoroti posisi utang Indonesia yang disebutnya telah mendekati Rp10.000 triliun. Menurutnya, kondisi tersebut harus dikelola secara hati-hati. Jika peringkat kredit negara turun, bunga pinjaman bisa meningkat dan risiko fiskal semakin berat.
Dalam wawancara tersebut, JK turut menyinggung kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang pernah diambil pemerintah pada 2005, ketika harga BBM dinaikkan hingga 125 persen.
Ia menilai pemerintah harus berani mengambil kebijakan tidak populer, terutama pada tahun pertama dan kedua masa pemerintahan. Saat ini, anggaran subsidi dan bantuan sosial disebutnya mencapai sekitar Rp500 triliun. Jika dikurangi Rp200-300 triliun, ruang fiskal dinilai bisa menjadi lebih sehat.
“Presiden tidak perlu populis lima tahun. Cukup tiga tahun,” kata JK. Ia menekankan bahwa komunikasi yang baik kepada masyarakat menjadi kunci agar kebijakan sulit tetap dapat diterima” ujarnya.
Terkait swasembada pangan, JK mengingatkan bahwa capaian saat ini baru sebatas swasembada beras, bukan keseluruhan pangan. Indonesia masih mengimpor gandum sekitar 12 juta ton per tahun dan kedelai sekitar 2,5 juta ton. Ia membandingkan kondisi ketika jumlah penduduk masih sekitar 150 juta jiwa dengan saat ini yang hampir mencapai 300 juta jiwa. Di sisi lain, luas lahan sawah justru menurun dari 12 juta hektare menjadi sekitar 7,5 juta hektare.
Meski produktivitas meningkat dari 3,5 ton menjadi 5,5 ton per hektare, JK menegaskan pentingnya penggunaan teknologi pertanian serta perlindungan lahan agar tidak terus beralih fungsi menjadi kawasan perumahan atau industri.
JK menyebut Indonesia menghadapi banyak dilema. Kebutuhan pangan, energi, hingga alutsista sama-sama penting, tetapi dalam kondisi fiskal terbatas pemerintah harus berani menentukan prioritas. Ia juga menekankan pentingnya peran pengusaha sebagai “pejuang ekonomi”, meski harus menghadapi margin keuntungan yang tipis.
Menurut JK, kunci utama menjaga ketahanan ekonomi nasional adalah penegakan hukum yang konsisten. Tanpa itu, Indonesia berisiko menghadapi situasi sulit seperti krisis 1997–1998.
“Presiden tentu tidak ingin kita kembali meminjam besar-besaran dari luar. Kemampuan dalam negeri harus kuat. Itu kuncinya,” tegasnya.
Mantan Wakil Presiden sekaligus pengusaha senior Jusuf Kalla secara tegas menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghadapi sejumlah tantangan ekonomi yang cukup berat.
Tantangan tersebut mencakup faktor eksternal maupun internal termasuk beban utang yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya di era Jokowi-Ma’ruf Amin.
Pernyataan itu disampaikan Jusuf Kalla dalam siniar Quo Vadis Indonesia yang dipandu mantan Duta Besar Norwegia Todung Mulya Lubis pada Senin 16 Februari 2026.
Jusuf Kalla yang mengenakan kemeja lengan panjang berwarna abu-abu menjelaskan pandangannya mengenai kondisi ekonomi saat ini.
Ia menyebut pemerintahan Prabowo menerima warisan kebijakan dari periode sebelumnya khususnya terkait masalah utang yang semakin membengkak.
Menurut data yang tersedia jumlah utang pemerintah pada Agustus 2024 mencapai Rp8.461,93 triliun atau setara 38,49 persen dari PDB.
Sementara posisi utang per 31 Desember 2025 tercatat Rp9.637,90 triliun yang berarti mencapai 40,46 persen terhadap PDB.
Pemerintahan baru juga dihadapkan pada kewajiban membayar utang jatuh tempo setiap tahun dengan nilai rata-rata antara Rp500 triliun hingga Rp600 triliun belum termasuk beban bunga.
Selain itu terdapat cicilan utang proyek kereta cepat yang harus dibayar sekitar Rp1,2 triliun setiap tahunnya.
Jusuf Kalla juga menyoroti tantangan dari sisi eksternal di mana perekonomian sejumlah negara besar sedang mengalami kontraksi.
Berbagai negara seperti Amerika Serikat China Rusia Jepang hingga kawasan Eropa menghadapi masalah ekonomi yang serius.
Sebagai negara dengan hubungan perdagangan luas Indonesia tentu terdampak oleh perlambatan ekonomi global tersebut.
Memang ekonomi dunia sekarang mengalami masalah di mana-mana ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.
Ia menambahkan bahwa kekuatan sebuah negara ditopang oleh dua pilar utama yaitu APBN dari pemerintah serta investasi dan bisnis dari para pengusaha.
Ketika keuangan negara mengalami tekanan berat maka solusi yang diambil biasanya dengan memangkas belanja termasuk anggaran untuk pemerintah daerah.
Pengurangan pengeluaran tersebut berdampak luas dan paling terasa pada kepala daerah serta melemahkan daya beli masyarakat secara keseluruhan.
Komentar