Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara, Dr Marwan Paluseri, Akademisi Universitas Khairun Ternate, Dr. Mohtar Adam, Ketua Komisi III DPRD Maluku Utara, Yulin Mus dan Wirausaha Rudi Timin dikantor Kementerian Transmigrasi Jakarta, Senin (07/01/25)
Jakarta (B-Oneindonesia.com) – Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi saat menerima kunjungan akademisi dan tokoh masyarakat Maluku Utara mendengar di provinsi kepulauan tersebut banyak pulau kecil yang dihuni hanya oleh penduduk satu desa. Hal demikian membuat adanya persoalan terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya, Jakarta Senin (07/01/25).
“Dalam pertemuan tersebut Kita bahas bagaimana membuat pulau-pulau kecil menjadi kawasan yang produktif”, ujarnya.
Diungkap oleh pria yang juga menjadi Wakil Ketua Umum PAN itu, di Provinsi Maluku Utara terdapat 8 kawasan transmigrasi yang terbagi menjadi 4 kawasan prioritas nasional dan 4 kawasan prioritas bidang. Delapan kawasan transmigrasi tersebut berada di Kabupaten Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Kota Tidore, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, dan Halmahera Utara.
“Lokasinya tersebar di Pulau Mangoli, Pulau Morotai, Payahe, Pulau Bacan, Maba, Nusliku, dan beberapa tempat lainnya”, ujarnya.
Sebagai kawasan pembangunan nasional, Kementerian Transmigrasi berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian teknis untuk melakukan pembangunan secara terintegrasi di kawasan transmigrasi.
“Terkait infrastruktur jalan kita komunikasikan dengan Kementerian PU, terkait layanaan kesehatan dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan, sektor pertanian kita jalin kerja sama dengan Kementerian Pertanian, demikian pula masalah lainnya kita komunikasikan dengan kementerian terkait”, ujarnya.
“Pembangunan seperti ini selain harmonis juga efektif”, tambahnya.
Menurut Viva Yoga, koordinasi pembangunan terintegrasi dilakukan secara rutin.
“Dalam waktu dekat Kita akan melakukan rapat koordinasi dengan kementerian teknis”, ungkap mantan anggota Komisi IV DPR itu.
“Efektifnya pembangunan seperti ini membuat transmigrasi tidak hanya sekadar memindahkan penduduk namun di sana juga ada upaya untuk meningkatkan taraf hidup, mengentaskan kemiskinan, menciptakan kawasan pertumbuhan baru, menjaga NKRI, “dan menjadi bagian support system untuk mewujudkan swasembada pangan”, ujarnya.
Hadirnya transmigrasi di provinsi yang berbatasan dengan Filiphina itu menurut Viva Yoga juga akan menjawab keinginan akademisi dan tokoh masyarakat di sana terkait belum maksimalnya Kota Sofifi sebagai ibu kota provinsi.
Dirinya mendengar bahwa Sofifi belum menjadi kota metropolitan seperti kota-kota lainnya.
“Sebagai pusat pertumbuhan baru maka hadirnya kawasan transmigrasi di Maluku Utara akan mendongkrak Sofifi sebagai pusat pemerintahan, perkantoran, pertumbuhan ekonomi, pemukiman, dan perdagangan di wilayah timur”, ujar alumni Pascasarjana UI itu.
“Keinginan menjadikan Sofifi seperti kota metropolitan akhirnya bisa terwujud”, tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara, Dr Marwan Paluseri, Akademisi Universitas Khairun Ternate, Dr. Mohtar Adam, Ketua Komisi III DPRD Maluku Utara, Yulin Mus dan Wirausahawan Rudi Timin.
Komentar