Jakarta (B-Oneindonesia.com) — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang memperingatkan jajarannya agar tidak menyajikan laporan “akal-akalan” kini menjadi sorotan luas. Ucapan itu bukan sekadar teguran biasa, melainkan dibaca sebagai sinyal adanya persoalan serius dalam internal pemerintahan.
Peringatan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden pada Rabu, 11 Maret 2026, saat menghadiri acara Tasyakuran HUT ke-1 Danantara di Jakarta. Dalam konteks pembahasan kinerja, khususnya lonjakan return on assets (RoA) Danantara yang dilaporkan naik hingga 300 persen, Presiden menegaskan agar tidak ada lagi laporan yang dimanipulasi demi menyenangkan atasan.
“Jangan main-main lagi dengan saya laporan palsu, laporan menyenang-nyenangkan, laporan supaya bisa akal-akalan. Saya kasih peringatan keras ini,” tegas Presiden dalam kesempatan tersebut.
Sorotan tajam datang dari Hendri Satrio, analis komunikasi politik dari Universitas Paramadina sekaligus Founder KedaiKOPI. Ia menilai, pernyataan Presiden justru mengonfirmasi adanya gejala “pembusukan dari dalam” di lingkaran pemerintahan.
Menurutnya, jika seorang Presiden sampai harus memperingatkan soal integritas laporan, maka problemnya bukan lagi asumsi, melainkan indikasi nyata bahwa ada bawahan yang lebih fokus membangun citra daripada menyelesaikan persoalan publik.
“Ini menunjukkan ada kecenderungan laporan dibuat untuk menyenangkan atasan, bukan sebagai alat pengambilan keputusan yang objektif,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (14/3/2026).
Lebih jauh, Hendri menyoroti pola komunikasi pemerintahan yang dinilainya tengah berada dalam kondisi “darurat komunikasi”. Ia melihat hampir setiap polemik publik, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), berujung pada intervensi langsung Presiden.
Padahal, secara struktural, isu-isu teknis seharusnya dijelaskan oleh kementerian atau lembaga terkait, seperti Badan Gizi Nasional (BGN). Minimnya peran pejabat teknis dalam komunikasi publik membuat Presiden seolah menjadi satu-satunya juru bicara.
Fenomena ini, menurut Hendri, berisiko membentuk persepsi bahwa pemerintahan berjalan secara “one man show”. Dalam jangka panjang, hal tersebut dapat merusak kredibilitas kepemimpinan karena beban komunikasi dan tanggung jawab terpusat hanya pada satu figur.
“Kalau semua masalah selalu dijelaskan Presiden, publik bisa lupa bahwa ada sistem dan pejabat lain yang bekerja. Ini berbahaya,” katanya.
Ia juga mengingatkan risiko lain di era digital, di mana setiap pernyataan Presiden sangat mudah dipotong, disebarluaskan, dan dipelintir konteksnya. Semakin sering Presiden tampil untuk merespons isu, semakin besar pula peluang terjadinya kesalahan komunikasi yang bisa dimanfaatkan lawan politik.
Di sisi lain, dinamika polemik program MBG pada pekan kedua Maret 2026, termasuk penolakan di sejumlah daerah dan langkah penertiban oleh BGN menjadi contoh konkret bagaimana lemahnya komunikasi teknis dapat berujung pada tekanan langsung ke Presiden.
Hendri menyarankan agar Presiden mulai menata ulang strategi komunikasi pemerintah. Peran Presiden seharusnya lebih fokus pada evaluasi dan pengambilan keputusan strategis, bukan menjadi garda depan dalam setiap klarifikasi isu.
Dengan dasar fakta yang kuat, mulai dari pernyataan resmi Presiden hingga dinamika kebijakan di lapangan,isu ini kini berkembang bukan sekadar kritik komunikasi, tetapi juga menyentuh persoalan fundamental: kepercayaan terhadap sistem kerja di dalam pemerintahan itu sendiri.
Komentar