Jakarta, b-Oneindonesia – Gubernur Papua Lukas Enembe kembali diterpa kabar bohong atau hoax terkait akan deklarasi Independent Papuan Movement. Tak tinggal diam, Lukas Enembe berencana menempuh jalur hukum.
Dalam gambar yang beredar, Sabtu (19/2), tampak foto Lukas Enembe menggunakan penutup kepala khas masyarakat Papua. Dalam gambar itu, disebutkan Lukas Enembe akan memberi keterangan pers terkait Independent Papuan Movement.
Di dalam gambar tersebut tertulis sejumlah kalimat seperti “Papua Berdiri di Atas Tanah Sendiri” dan “Papua Mandiri”. Tak hanya itu, beredar juga undangan tertulis yang mengatasnamakan Humas Pemprov Papua.
Dari informasi di gambar maupun undangan tertulis, disebutkan Lukas Enembe akan memberi keterangan pers di Terminal Kedatangan Terminal 3, Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Sabtu (19/2) sore.
Pengantar dalam undangan tertulis itu berbunyi:
“Kami mengundang seluruh media untuk jumpa pers Deklarasi Independent Papuan Movement, sebagai gerakan baru reformis rakyat Papua dalam kebebasan demokrasi dan hak penentuan nasib sendiri”
Gubernur Lukas Enembe dikaitkan kabar bohong akan deklarasi Independent Papuan Movement. Lukas Enembe berencana menempuh langkah hukum.
Informasi deklarasi Independent Papuan Movement dan keterlibatan Lukas Enembe tersebut dipastikan hoax. Lukas Enembe berkomitmen menjalankan tugas sebagai Gubernur Papua.
“Hoax,” kata juru bicara Gubernur Papua, Rifai Darus, saat dimintai konfirmasi, Sabtu (19/2).
“Berkenaan dengan hoax yang menggiring keterlibatan Gubernur Lukas Emenbe dalam Independent Papuan Movement, kami tekankan bahwa beliau senantiasa berkomitmen dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan Pemerintahan Provinsi Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia guna menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua,” kata Rifai.
Tempuh Jalur Hukum
Rifai Darus mengatakan pencatutan nama tersebut merupakan fitnah. Dia menyebut hoax yang mengaitkan Lukas Enembe bukan baru sekali terjadi.
“Untuk kesekian kali meme/poster seperti ini diproduksi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena mencantumkan nama Gubernur Papua dalam konten tersebut. Praktik semacam ini jelas merugikan nama baik Gubernur,” kata Rifai Darus.
“Dan tentunya ke depan kami akan mengambil langkah tegas dan terukur untuk menyelesaikan fenomena hoax yang bertubi-tubi ini,” imbuh dia.
Tepis Kabar Nyapres 2024
Lukas Enembe juga pernah menepis kabar dirinya akan mendeklarasikan diri menjadi capres 2024. Dia merasa namanya dicatut pihak tak bertanggung jawab.
Rifai Darus meluruskan kabar tersebut setelah beredar sejumlah konten di beberapa kanal media sosial soal ‘Deklarasi Capres 2024 dari Ujung Indonesia Timur Lukas Enembe’ di Jakarta. Dia menyatakan kabar tersebut tidak benar alias hoax.
“Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan bahwa informasi tersebut sangat merugikan identitas beliau,” kata Rifai.
Dia mengingatkan agar konten tersebut tidak disebarkan karena berpotensi dikenai sanksi hukum.
“Untuk itu, beliau mengimbau agar setiap orang yang mendapatkan konten informasi tersebut agar tidak menyebarluaskannya lagi demi menghindari sanksi hukum yang berlaku,” tambahnya.
Lukas Enembe Pernah Diterpa Hoax Meninggal
Lukas Enembe juga pernah diterpa hoax meninggal pada Mei 2021. Rifai Darus kala itu memastikan penyebar berita bohong terkait meninggalnya Lukas Enembe akan ditindaklanjuti secara hukum.
“Kami tetap akan mengumpulkan data dan fakta tentang berita bohong yang tersebar ini,” kata Rifai Darus.
Rifai waktu itu mengaku akan segera melapor ke Polda Papua jika data dan fakta sudah terkumpul.
“Kami melihat ini cukup meresahkan, sehingga ketika saya berada di Timika, dirasakan harus kembali ke Kantor Gubernur Papua untuk memberikan keterangan,” katanya.
Selain itu, dia menjelaskan pihaknya mengkhawatirkan jika kabar bohong tersebut sampai di kampung-kampung dan menjadi tidak elok serta semakin meresahkan.
Rifai meminta semua pihak hendaknya dapat berpedoman pada kabar dan berita yang kredibel dari sejumlah media yang telah melakukan konfirmasi serta peliputan secara aktual.
“Kami mengimbau masyarakat Papua tidak mudah menerima dan menyebarkan pesan singkat elektronik yang belum tentu mengandung kebenaran,” kata Rifai.
Komentar