Jakarta, b-Oneindonesia – Teka-teki siapa calon kapolri pengganti Jendral Pol Idham Azis yang akan pensiun masih teka-teki. Kabar terakhir, Presiden Joko Widodo akan memajukan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono sebagai calon Kapolri.
Gatot akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI jika benar-benar menjadi pilihan Presiden Jokowi untuk memimpin Korps Bhayangkara tersebut.
Menanggapi isu yang beredar tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh, angkat bicara. Pangeran mengatakan, penentuan nama calon Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
Hal itu sebagaimana sesuai undang-undang usulan dari Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) atau Kompolnas hanya sebagai usulan ataupun masukan saja.
“Baik usulan administrasi atau teknis, semua terserah kepada Presiden sebagai user. Siapapun yang ditunjuk Presiden itu haknya,” kata Pangen, Jumat (1/1/2021).
Menurut Pangeran, sampai saat ini pihak Istana Kepresidenan belum menyampaikan Surat Presiden (Surpres) yang berisi nama-nama calon Kapolri yang sudah ditandatangani Presiden Jokowi, untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI.
Namun demikian, Pangeran berharap Presiden Jokowi dapat memperhatikan usulan Wanjakti, karena mereka yang mengetahui kondisi internal Kepolisian.
“Begitu juga dengan Kompolnas yang memahami kondisi sosial masyarakat terkait institusi Kepolisian,” ujar politikus PAN itu.
Lebih lanjut, Pangeran berharap siapapun pilihan Presiden Jokowi bisa benar-benar yang terbaik, sehingga dapat meneruskan hal-hal baik dari kepemimpinan Kapolri sebelumnya.
Juga sekaligus dapat memperbaiki yang menjadi kekurangan sebelumnya. Dengan begitu, kinerja Polri ke depan semakin baik.
“Sehingga kinerja Polri semakin baik ke depannya dan selalu mendapat kepercayaan oleh masyarakat,” kata Pangeran.
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono disebut-sebut masuk dalam kandidat bursa calon Kapolri. Ia merupakan satu dari sekian nama yang diprediksi ‘bersaing’ menggantikan Kapolri Jenderal Idham Azis yang pensiun Februari mendatang.
Sementara diberitakan sebelumnya, nama calon Kapolri didiskusikan dengan mempertimbang usulan dari internal polri yang diwakilkan oleh sejumlah alumni Akpol hingga mantan penjabat Kapolri-Wakapolri.
“Kami sedang menyaring berdasarkan kriteria pasal 11 ayat (6) UU nomor 2 tahun 2002 dan menyandingkan dengan kriteria masukan hasil Focus Group Discussion (FGD) dengan internal Polri yang diwakili alumni Akpol lintas generasi, tokoh masyarakat, dan Purnawirawan Polri yang diwakili oleh Kapolri dan Wakapolri pada masanya,” kata Poengky selaku anggota Kompolnas saat dikonfirmasi, Jumat (25/12/2020).
Kemudian nama sejumlah Komisaris Jenderal (Komjen) pun muncul, termasuk Komjen Gatot Eddy Pramono, eks Kapolda Metro Jaya
Gatot Eddy Pramono merupakan Wakapolri menggantikan Komjen Ari Dono berdasarkan Surat Telegram Nomor ST/188/IKEP/2019 tertanggal 22 Januari 2019.
Sebelum menjadi Wakapolri, Gatot Eddy pernah mengemban jabatan tertinggi di Kepolisian Daerah Metro Jaya.
Gatot Eddy Pramono menjabat Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Pol Idham Azis yang dirotasi ke Bareskrim Polri. Sebelum menjadi Kapolda Metro Jaya, Gatot Eddy Pramono sempat menduduki beberapa jabatan.
Pria kelahiran Solok, Sumatera Barat pada 28 Juni 1965 merupakan perwira tinggi lulusan Akpol pada tahun 1988.
Sepanjang kariernya, ia pernah dipercayakan menjadi Kapolres Blitar, Sekretaris Pribadi Kapolri, dan Kapolres Metro Depok (2008). Selanjutnya, ia pernah menjabat Kapolres Metro Jaksel (2009), Direktur Reskrimum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya (2011), Analis Kebijakan Madya bidang Pidum Bareskrim Polri (2012), Kabagdukminops Robinops Sops Polri (2013).
Ia juga pernah menduduki posisi Karolemtala Srena Polri (2014), Wakapolda Sulsel (2016), Staf Ahli Sosial Ekonomi (Sahlisosek) Kapolri (2017) dan yang terakhir Gatot menjabat sebagai Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kapolri.
Tahun 2018, Gatot juga dipercaya menjadi Ketua Satgas Nusantara. Satgas ini dibentuk agar Pilkada Serentak 2018 bisa berjalan aman.
Komentar