Jakarta (B-Oneindonesia.com) – Pemerintah Iran akhirnya resmi memberikan izin kepada dua kapal tanker milik Indonesia untuk keluar dari Selat Hormuz setelah sempat tertahan akibat memanasnya situasi geopolitik. Kementerian Luar Negeri RI melalui juru bicara Vahd Nabyl A Mulachela menyebut komunikasi intensif dengan otoritas Iran membuahkan hasil positif.
Dua kapal tersebut, PIS VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro, merupakan bagian dari armada PT Pertamina International Shipping yang sebelumnya tertahan di jalur vital distribusi energi dunia.
Meski sempat memicu kekhawatiran, pemerintah memastikan kondisi ini tidak mengganggu ketahanan energi nasional karena alternatif pasokan telah disiapkan.
Iran sendiri tetap membatasi akses bagi kapal dari negara yang dianggap agresor, sementara negara sahabat seperti Indonesia, China, dan India masih diberikan izin melintas. Di tengah laporan sekitar 1.900 kapal terdampak, izin ini menjadi sinyal penting bagi stabilitas energi Tanah Air.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengungkapkan Iran telah memberi sinyal positif bakal mengizinkan kapal tanker Indonesia melewati Selat Hormuz.
Juru bicara Kemlu, Vahd Nabyl Mulachela, mengungkapkan pihaknya bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran tengah melakukan koordinasi dengan pihak Iran untuk keselamatan kedua kapal itu.
Nabyl mengatakan pemerintah Iran telah merespons positif permintaan pemerintahan Indonesia untuk membiarkan kedua kapal itu lewat.
“Dalam perkembangannya, telah terdapat tanggapan positif dari pihak Iran,” ujar Nabyl di Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Menurut dia, langkah tindak lanjut telah dilakukan terkait aspek teknis dan operasional. Namun, ia belum bisa memberikan waktu pasti kapan kapal-kapal tanker tersebut bisa melalui Selat Hormuz.
Sebelumnya, PT Pertamina telah memastikan keselamatan awak kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS) yang masih berada di Selat Hormuz.
“PIS bersama Kemlu tengah membahas teknis agar kedua kapal, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman,” ujar Pjs Corporate Secretary PIS Vega Pita, Sabtu (28/3/2026).
Pertamina Pride dilaporkan dioperasikan untuk pemenuhan kebutuhan energi nasional, sedangkan Gamsunoro melayani distribusi energi untuk pihak ketiga.
Vega menyampaikan, saat ini, kedua kapal tersebut masih berada di Teluk Arab/Teluk Persia.
Penutupan Selat Hormuz dilakukan Iran setelah Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan tanpa diprovokasi ke Iran pada 28 Februari.
Serangan tersebut membunuh Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Penutupan Selat Hormuz membuat pasokan energi dunia mengalami hambatan. Pasalnya, Selat Hormuz merupakan jalur pasokan sekitar 20 persen minyak bumi dan gas alam global.
Akibatnya, harga bahan bakar di beberapa negara di dunia terus meningkat.
Diplomasi Ala Prabowo di Selat Hormuz
Berita internasional ramai membicarakan soal “ogahnya” Indonesia “menolak” atau setidaknya menunda membayar iuran keanggotaan di Board of Peace (BOP) bentukan Donald Trump. Mungkin ada sisi baiknya, setidaknya di mata Iran.
Bagi Iran, penolakan iuran berarti perlawanan bagi Paman Donald dan itu tiket dua tanker Pertamina melewati Selat Hormuz. Tapi bagi Paman Donald, penolakan iuran Indonesia di BOP berarti sikap “mencla-mencle” Presiden Prabowo Subianto.
Atau karena ada jaminan kapal tanker Iran yang ditahan Bakamla karena isu pencemaran lingkungan bakal dilepas, tidak jadi dilelang dan dikembalikan kepada Iran?
Justru alasan terakhir inilah yang mungkin lebih kuat diperbolehkannya dua tanker Pertamina melalui Selat Hormuz daripada soal “mencla-mencle”-nya Indonésia tidak membayar iuran BOP.
Memang ada pameo tua sih, “jika Anda ingin selamat dari kepungan serigala, janganlah terlihat seperti singa yang menantang, tapi jadilah kancil yang terlihat sedang sakit”. Sepertinya, itulah yang sedang dimainkan Indonesia di Selat Hormuz hari ini.
Kabar dari Teheran menyebutkan dua kapal tanker kita akhirnya dilepas oleh Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). Di saat kapal-kapal Barat gemetar menunggu nasib, tanker berbendera Merah Putih itu justru melenggang.
Pemerintah kita segera meniupkan trompet keberhasilan “diplomasi intensif” dan “netralitas aktif”. Sebuah narasi yang manis didengar telinga publik yang rindu akan kejayaan non-aligned movement.
Namun, di balik jabat tangan diplomatik yang hangat itu, mari kita tengok sejenak ke belakang, ke dalam rumah kita sendiri yang sedang riuh.
Itu tadi, beberapa waktu lalu, publik kita sempat dihebohkan oleh berita “pembangkangan” kecil yang dilakukan Indonesia terhadap tatanan hukum maritimnya sendiri, yakni ketidakmampuan atau ketidakmauan membayar iuran BOP sebesar Rp17 triliun. Angka yang demikian fantastis, yang bagi banyak pengamat adalah potret manajemen yang sedang terengah-engah.
Apakah mungkin Iran, sang dedengkot perlawanan global terhadap hegemoni Barat, melihat Indonesia bukan sebagai mitra strategis yang gagah, melainkan sebagai “kawan senasib dalam pembangkangan”?
Iran bertahan puluhan tahun dari sanksi Amerika karena mereka menolak membayar “upeti” kepatuhan pada sistem global. Sementara kita, barangkali tanpa sengaja, menunjukkan gestur serupa: jangankan membayar iuran keamanan laut dunia, bayar iuran pelabuhan sendiri pun kita kadang “khilaf”.
Ada semacam solidaritas bawah sadar antara negara yang sedang dipersekusi (Iran) dan negara yang sedang mengurus dompet yang bolong (Indonesia).
Bagi Teheran, mungkin mereka berpikir, “Buat apa menahan kapal bangsa yang iuran BOP saja belum lunas atau dilunasi? Mereka ini bukan antek kapitalis, mereka ini cuma sedang bingung mengatur pengeluaran dan mencari teman buat perlindungan.”
Tentu, pejabat kita akan membantah keras analisis satir ini. Mereka akan bilang ini murni karena “hubungan baik Jakarta-Teheran”. Tapi tengah kecamuk perang Israel-AS vs Iran, kadang kala kejujuran tentang kemiskinan atau ketidakmampuan justru menjadi perisai yang paling ampuh hahaha…
Sebut saja “blessing in disguise”. Kita selamat di Selat Hormuz bukan karena kita kuat, tapi karena kita tampak “tidak berdaya” dengan cara yang sangat manusiawi. Keberhasilan yang dipanen dari ketidakmampuan memenuhi kewajiban finansial membayar iuran BOP.
Dua tanker kita pulang dengan selamat, membawa minyak untuk mesin-mesin kita yang haus. Sementara di meja kerja Prabowo, angka Rp17 triliun itu masih membeku, menanti jawaban yang mungkin tak akan pernah datang secepat izin melintas dari IRGC.
Di dunia yang penuh dengan adu otot militer, kadang-kadang menjadi “pembangkang iuran” justru memberikan kita tiket gratis melewati zona perang, bahkan dengan melepas kembali tanker Iran yang sempat ditahan Bakamla.
Sebuah ironi yang menampar, tapi setidaknya, lampu di rumah kita tetap menyala malam ini dan tidak ada antrian sepeda motor yang kehabisan bensin di pom-pom bensin.
Komentar