DPD Partai Golkar Provinsi Papua Matius Fakhiri dan Yance Mote, menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025 yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (20/12/2025).
Jakarta (B-Oneindonesia.com) – Rapimnas pertama di bawah kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sejak terpilih pada Musyawarah Nasional Partai Golkar tahun 2024.
Seluruh DPD Partai Golkar provinsi se-Indonesia diundang untuk mengukuhkan arah kepemimpinan dan strategi partai periode baru.
Rapimnas I Golkar 2025 digelar dengan tujuan utama memperkuat konsolidasi internal partai, melakukan evaluasi program kerja, serta merumuskan garis besar kebijakan dan arah strategis Partai Golkar ke depan. Forum ini secara tegas dinyatakan bersifat internal, sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan tidak dirinci secara terbuka ke publik.
Dalam pembahasannya, Rapimnas I Golkar 2025 menitikberatkan pada fokus konsolidasi dan penataan struktur organisasi, dengan penekanan kuat pada soliditas struktur partai dari tingkat DPP hingga DPD tingkat I dan DPD tingkat II. Seluruh jajaran diminta menjaga kekompakan, disiplin organisasi, serta loyalitas terhadap garis kebijakan dan keputusan partai.
Rapimnas juga mengarahkan adanya penyelarasan kebijakan pusat dan daerah, termasuk penataan dan penguatan sistem kaderisasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, serta penguatan komunikasi internal antarstruktur partai.
Langkah ini dinilai penting agar seluruh program dan kebijakan partai dapat berjalan seirama dari pusat hingga daerah.
Selain itu, Rapimnas I menyepakati penajaman dan penyesuaian sejumlah aturan organisasi, sekaligus menetapkan program-program prioritas partai sebagai pedoman operasional kepengurusan baru.
Program prioritas tersebut mencakup penguatan kaderisasi, konsolidasi struktur daerah, serta peningkatan peran sosial Partai Golkar di tengah masyarakat.
Pada aspek politik kebangsaan, Rapimnas I Golkar 2025 juga merumuskan rekomendasi strategis partai terkait sikap dan posisi Partai Golkar terhadap berbagai isu nasional yang berkembang.
Satu penekanan penting adalah penguatan peran Partai Golkar dalam penanganan kebencanaan, termasuk pembentukan dan penguatan tim kebencanaan partai yang lebih solid dan responsif di daerah.
DPD I Partai Golkar Provinsi Papua Yance Mote menegaskan, keikutsertaan Golkar Papua dalam Rapimnas merupakan bentuk komitmen menjaga soliditas dan disiplin organisasi.
“Rapimnas ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi internal Partai Golkar secara nasional. Golkar Papua siap mengikuti, mengamankan, dan melaksanakan seluruh keputusan strategis yang dihasilkan Rapimnas demi kepentingan partai dan bangsa,” katanya.
Yance Mote menjelaskan bahwa Rapimnas merupakan forum strategis konsolidasi organisasi Partai Golkar. Dalam forum tersebut ditegaskan kembali bahwa Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta seluruh keputusan Musyawarah Nasional (Munas) wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran partai.
“Rapimnas ini adalah konsolidasi organisasi. Semua keputusan Munas, AD dan ART harus dijalankan secara konsisten. Di Rapimnas juga dibentuk Komisi A, B, dan C untuk membahas program strategis partai,” ujar Yance Mote.
Lebih lanjut, Yance menegaskan target besar Partai Golkar menghadapi Pemilu 2029, yakni meraih kemenangan dan menambah jumlah kursi di semua tingkatan legislatif, mulai dari DPR RI, DPR Provinsi, hingga DPR Kabupaten/Kota.
“Golkar harus berjaya di Pemilu 2029. Target kita jelas, penambahan kursi di semua level legislatif,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yance Mote juga menyoroti perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap Papua, khususnya melalui kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) serta gagasan pembangunan ketahanan pangan dan ketahanan energi di Tanah Papua.
Menurut Yance, arah kebijakan tersebut sangat baik, terutama untuk mendorong investasi dan membuka lapangan kerja. Namun, ia menekankan bahwa pendekatan pembangunan di Papua harus mengedepankan pendekatan kemanusiaan, bukan pendekatan militer.
“Sebagai anak Papua, saya berharap pembangunan dilakukan dengan pendekatan kemanusiaan. Pemerintah harus membuka dialog dengan para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan berbicara dari hati ke hati, bukan dengan pendekatan kekuatan militer,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa investasi besar tidak boleh meminggirkan masyarakat asli Papua. Rakyat Papua, menurutnya, harus dilibatkan dan dilindungi, bukan digusur atau disingkirkan.
“Papua adalah bagian dari NKRI, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Jumlah penduduk Papua sekitar 1,7 juta jiwa, bagian dari 300 juta rakyat Indonesia. Mereka harus dilindungi dan dilibatkan dalam pembangunan,” katanya.
Yance berharap pemerintah pusat dapat mengatur pembangunan di Papua secara bijak sehingga masyarakat lokal mendukung program ketahanan pangan dan ketahanan energi. Papua, menurutnya, memiliki potensi sumber daya alam yang besar untuk mendukung kemajuan Indonesia di masa depan.
“Papua punya potensi besar untuk kemajuan Indonesia. Pemerintah harus mengelola dengan baik, tanpa pendekatan militer, tetapi dengan pendekatan sosial dan kemanusiaan,” tutupnya.
Komentar