Jakarta, B-Oneindonesia – Pengamat politik dan Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas mengkritisi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang menyebut tak perlu ada oposisi di pemerintahan selanjutnya.
Menurut Fernando, apabila tidak ada oposisi pada pemerintahan maka nasib demokrasi Indonesia ke depan akan buruk.
Ia menjelaskan, negara yang demokrasinya sudah maju saja masih membutuhkan partai politik di luar pemerintahan. Parpol yang berada pihak di oposisi itu diperlukan untuk melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Terlebih Indonesia masih dikategorikan sebagai negara berkembang dan demokrasinya masih butuh banyak pembenahan.
“Kalau tidak ada partai politik yang berada di luar pemerintahan, saya melihat demokrasi kita ke depan akan lebih buruk karena pemilu hanya dilakukan sebagai formalitas untuk melakukan pergantian kepemimpinan sedangkan hasilnya sudah dikompromikan,” kata Fernando, Jumat (12/4/2024).
“Sehingga masyarakat hanya dijadikan sebagai alat untuk memformalkan apa yang sudah disepakati oleh partai-partai,” lanjutnya.
1. Perlu rekonsiliasi untuk membangun Indonesia tapi tak harus bergabung pemerintahan.
Fernando tak memungkiri bahwa memang sebaiknya pasca pemilihan presiden (pilpres) semua pihak bisa bersatu dan bergotong royong membangun Bangsa Indonesia. Namun bukan berarti membangun rekonsiliasi itu harus sama-sama dalam pemerintahan.
Rekonsiliasi perlu diwujudkan, namun tetap dibutuhkan kekuatan politik yang berada di luar pemerintahan untuk melakukan kontrol.
“Bukan berarti ketika ada partai politik yang tidak bergabung dalam pemerintahan dianggap tidak bergotong royong dalam membangun Indonesia. Saya kira persepsi yang demikian harus diluruskan,” jelasnya.
2. Bamsoet sebut tak perlu oposisi
Sebelumnya, Bamsoet mengatakan, pembacaan putusan sengketa pemilu oleh Mahkamah Konstitusi pada 22 April 2024, akan jadi momen rekonsiliasi bangsa. Oleh karena itu, persatuan harus diutamakan.Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu mengatakan, oposisi tak dibutuhkan pemerintah periode berikutnya.
“Diharapkan ke depan tak ada lagi gesekan-gesekan. Makanya kalau perlu, kita gak butuh oposisi. Yang kita butuhkan gotong royong. Kita butuh demokrasi gotong royong,” ujar Bamsoet di rumah dinas Airlangga Hartarto, Widya Chandra III nomor 6, Jakarta Pusat, Kamis (11/4/2024).
Bamsoet mengaku akan mendukung penuh jika Prabowo merangkul seluruh partai politik yang ada. Menurutnya, hal itu penting untuk menjalin persatuan dan membangun bangsa ke depan.
3. Kontrol dan pengawasan masih bisa dilakukan meski gabung pemerintahan
Saat ditanya mengenai pentingnya pengawasan buat pemerintah, Bamsoet menepis anggapan pemerintah yang merangkul seluruh parpol tak bisa diawasi.
“Lebih gampang justru (untuk mengkritisi sesama teman). Karena kan kalau oposisi berbicara pride. Malah bisa lari dari substansi (yang ingin dikritisi). Tetapi, kalau disampaikan oleh satu koalisi, bisa bicara dari hati ke hati. Itu juga lebih baik bagi masyarakat,” katanya.
Bamsoet pun mengaku tidak khawatir jatah menteri buat Partai Golkar berkurang jika PDI Perjuangan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).
“Enggak lah (mengurangi jatah kursi),” tuturnya.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, jika semua partai politik merapat ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, maka ini menjadi alarm keras bagi demokrasi di Indonesia. Pasalnya, jika semua masuk pemerintah, tidak ada partai yang berperan sebagai oposisi.
“Kalau semua merapat, ini alarm keras bagi demokrasi kita. Sekaligus tanda bahwa semua elemen masyarakat sipil mesti rutin bergerak mencerdaskan publik agar terlibat dalam day to day politics,” ujar Agung.
Agung menjelaskan, mekanisme pengawasan harus tetap berjalan, sehingga mau tidak mau pemerintahan Prabowo-Gibran lebih fokus mendengar aspirasi publik ketimbang sebatas mengakomodasi kepentingan elite. Sehingga, kata dia, 1-2 partai perlu tetap berada di luar pemerintahan.
“Agar publik memiliki alternatif wacana politik atau kebijakan publik dalam menyikapi sebuah realitas kebangsaan,” tuturnya.
Agung memaparkan, sejak Pilpres 2024 selesai, kubu Prabowo-Gibran aktif menjalin komunikasi dengan anggota koalisi Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Dengan merangkul partai-partai lawan, maka partai pendukung Prabowo-Gibran bisa mencapai koalisi maksimal di parlemen di kisaran 60-70 persen.
“Agar program-program yang sudah direncanakan bisa terealisasi,” ucap Agung.
Sementara itu, Agung menilai bergabung ke Prabowo-Gibran merupakan konsekuensi logis bagi kubu Anies dan Ganjar, setelah banyak sumber daya (resources) yang dikeluarkan selama pilpres.
Dia mengingatkan bahwa menjadi oposisi membutuhkan stamina politik yang kuat. Namun, Agung yakin PDI-P dan PKS akan memilih tetap berada di luar pemerintah.
“Intinya ke depan demokrasi kita tetap membutuhkan partai di luar pemerintahan agar mekanisme check and balances bisa tetap berjalan bersama kekuatan masyarakat sipil demi memastikan sistem tetap terkonsolidasi,” imbuhnya.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan internal Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan membahas terlebih dahulu jika ada partai di luar koalisi yang ingin bergabung ke kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Airlangga merespons terkait apakah ada partai di luar koalisi yang hendak bergabung, terutama Nasdem dan PKB.
“Ya itu tentu kita akan bicarakan di internal KIM,” ujar Airlangga.
Komentar