Jakarta, b-Oneindonesia – Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menyentil pengurus DPP Golkar yang dianggapnya tak bekerja optimal. Ia mengaku tak tahu apa yang selama ini dikerjakan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan jajarannya.
“Mohon maaf ya Pak NH (Wakil Ketua Umum Golkar Nurdin Halid), DPP Golkar ini enggak kerja, enggak tau kerja apa Pak Nurdin selama ini, apalagi ketua umumnya,” kata Ridwan dalam acara Political Show CNNIndonesia TV, Senin (24/7).
Ia pun mengaku telah bertemu dan membahas kondisi internal partai dengan Ketua Dewan Penasihat Golkar Luhut Binsar Pandjaitan. Ridwan menemui Luhut untuk menyampaikan kondisi kader Golkar di Jawa Timur yang resah dengan keadaan partai belakangan ini.
“Saya menyampaikan, saya bilang bahwa ini permasalahan ada di kita-kita semuanya. Ini kondisi partai saya berbicara sebagai kader yang ada di Jawa Timur, memang resah di bawah,” ucapnya.
Ridwan berpendapat permasalahan di Golkar berakar pada masalah kepemimpinan. Menurutnya, pembagian tugas di DPP tak berjalan dengan baik.
Ia pun membandingkan kinerja DPP hari ini dengan kinerja kepengurusan di era Akbar Tandjung.
“Saya ini kan mantan ketua partai, setiap Sabtu-Minggu, Jumat-Sabtu-Minggu dulu saya sama Bang Akbar itu turun terus ke bawah,” katanya
Gejolak terjadi di Partai Golkar. Kepemimpinan Airlangga Hartarto digoyang menjelang Pilpres 2024. Senior Golkar mengusulkan Luhut jadi ketua umum lewat musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Selain itu, ada pula nama Bambang Soesatyo yang diusulkan.
Hal ini bermula dari bocoran keputusan Dewan Pakar Partai Golkar yang ingin mengevaluasi kepemimpinan Airlangga. Salah satu pertimbangannya adalah elektabilitas Airlangga yang rendah meskipun sudah menjadi bakal calon presiden dari Golkar.
Luhut telah merespons soal dukungan terhadap dirinya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga. Luhut mengatakan masih akan melihat situasi yang berjalan. Dia mengaku tak terlalu mengejar hal tersebut.
“Kita lihat sajalah. Saya itu enggak terlalu ngurusin itu kok,” kata Luhut di Menara Danareksa, Jakarta, Senin (24/7).
Ridwan Hisjam Jelaskan Isu Munaslub Golkar Bukan untuk Ganti Airlangga
Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menegaskan isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) bukan untuk mengganti Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Ia menyatakan Munaslub itu bertujuan mengevaluasi keputusan Munas 2019 yang mengamanatkan Airlangga menjadi capres atau cawapres.
“Jadi, Munaslub itu bukan untuk mengganti Pak Airlangga, untuk mengubah keputusan Munas yang menyatakan calon presiden,” kata Ridwan Senin (24/7) malam.
Ridwan menjelaskan awal mula isu Munaslub bisa bergulir. Ia menyatakan kala itu Dewan Pakar Golkar tengah rapat rutin tiga bulanan di rumah Ketua Dewan Pakar Agung Laksono.
Ia menyebut kesimpulan dari rapat itu sama sekali tak menyinggung Munaslub. Namun, tak lama setelahnya ia dihubungi oleh awak media.
“‘Pak Ridwan kalau Agustus tidak ada keputusan poros baru atau Pak Airlangga tidak berkoalisi bagaimana?'” ujar Ridwan menirukan pertanyaan awak media.
Namun, karena Munas itu tak digelar sesuai periodisasi, maka agenda itu disebut sebagai Munaslub. Menurutnya, itu lah yang menjadi awal isu Munaslub bergulir.
Meski demikian, Ridwan menyatakan momentum Munaslub bisa saja jadi ajang pergantian ketum.
Ridwan menjelaskan Munaslub Golkar yang pernah digelar sebelumnya memang menjadi ajang mengganti ketum.
Kendati begitu, hal itu tetap kembali lagi kepada pemegang suara, yakni DPD Golkar.
“Sangat terbuka, sangat terbuka tapi dewan pakar tidak punya pemikiran untuk mengganti ketua umum,” ucapnya.
Usai Dipanggil Dewan Etik Partai Golkar, Ridwan Hisjam Sebut Munaslub Konstitusional
Usai disidang selama 3,5 jam di DPP Golkar, Ridwan memberikan keterangan pers. Ia menyebut pernyataannya soal munaslub adalah konstitusional.
“Kalau munaslub, saya sudah jelas bahwa saya ini konstitusional,” kata Ridwan kepada wartawan di DPP Partai Golkar, Selasa (18/7).
Ridwan menegaskan, semua pernyataannya itu sudah berdasarkan konstitusi partai dan bisa dipertanggungjawabkan.
Selama proses sidang itu, menurut Ridwan, yang paling lama dibahas adalah soal digantikannya munaslub dengan rapat pimpinan (rapim) jika Ketum Golkar, Airlangga Hartarto, tak melaksanakan hasil Munas 2019.
“Tadi itu lama berdiskusi tentang tidak munaslub, tapi melalui proses rapim. Saya bilang, ‘Lho kenapa kok kita bicara bahwa Airlangga tidak maju? Ya harus maju dong’ saya bilang gitu. Sudah saya ingatkan kok waktu 2019, sekarang kok mau ditarik kembali,” ujarnya.
Saat ditanya soal munaslub, anggota Komisi VII DPR RI itu menjelaskan bahwa munaslub adalah hak para pemilik suara. Ia menegaskan, berdasarkan keputusan konstitusi, penyelenggaraan munas hanya bisa digantikan dengan munas juga.
“Tapi kalau proses kontitusinya untuk mengubah keputusan munas ya munas. Kalau keputusan rapim, ya rapim. Itu saya jelaskan. Itu konstitusi tidak perlu saya jelaskan. Itu konstitusi tidak perlu diperdebatkan,” tandasnya.
Komentar