Jakarta, b-Oneindonesia – Para purnawirawan TNI/Polri dan purnabakti Aparatur Sipil Negara (ASN) mendeklarasikan organisasi kesehatan bernama nama Observasi Kesehatan Indonesia atau Obkesindo (Indonesian Health Observer/IHO).
Ketua Umum Obkesindo Dr.Abidinsyah Siregar mengatakan, organisasi ini dibentuk dalam rangka membantu permasalahan kesehatan di Tanah Air. Menurutnya, perkumpulan ini diniatkan secara langsung agar dapat berkontribusi dan bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait permasalahan kesehatan juga SDM kesehatan di Indonesia.
“Obkesindo adalah Organisasi Independen, dengan visi Indonesia sehat dalam keadilan dan adil dalam kesehatan. Ini sejalan dengan harapan Bapak Presiden Jokowi agar para pensiunan/ para purna bakti/ Purnawirawan terus mengabdi karena memiliki kekayaan pengalaman,” kata Abidinsyah saat memberikan sambutan Deklarasi Obkesindo di Jakarta, Senin (1/8/2022).
Mantan Kepala Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI itu mengaku, merasa prihatin dengan menurunnya kualitas Indeks Kesehatan, Indeks Pertumbuhan, Indeks Perilaku, Prevalensi Penyakit dan indeks lainnya terkait lingkungan.
Menurutnya, kesehatan adalah pilar utama dalam Ketahanan Nasional sekaligus menjadi basis tercapainya tujuan nasional.
Berdasarkan riset Lemhannas RI mencatat penurunan Indeks Ketahanan Nasional dapat mengundang kerawanan sosial.
Selain itu, Dewan Ketahanan Nasional juga mempublikasikan kenaikan angka kemiskinan ekstrim.
“Kita tahu bersama bahwa Kesehatan dan Kemiskinan, bagaikan dua sisi mata uang. Semakin miskin, akan semakin sakit. Semakin sakit akan semakin memiskinkan,” ujarnya.
Adapun tiga program utama yang dapat berpengaruh luas dalam perbaikan kualitas kesehatan nasional :
1. Mengupayakan seluruh rakyat Indonesia telah memiliki catatan medis ini mudah dilakukan di era informasi saat ini.
2. Mendorong program Kementerian Kesehatan “isi piringku” sebagai suatu gerakan nasional yang diselenggarakan secara terpadu, kolaboratif dan massif.
“Kita tahu bahwa tidak mungkin Kementerian Kesehatan dengan ide cerdas memasyarakatkan isi piringku sementara piring dan isinya bukanlah milik Kementerian Kesehatan,” ucapnya.
3. Memperbaiki tata kelola pendidikan kedokteran sebagai pengampu kekuatan nasional di bidang kesehatan.
“Pendidikan Kedokteran seharusnya ditanggung pembiayaannya oleh negara, karena apa yang kelak mereka kerjakan adalah tugas negera yang berhubungan langsung dengan hak asasi. Tinggal diatur hak kesejahteraannya sesuai dengan tingkat kesulitan wilayah kerja,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat IHO Agum Gumelar mengatakan, kegiatan deklarasi tersebut merupakan pertanda bahwa proses pengabdian harus diteruskan meskipun telah purnatugas.
“Masalah kesehatan di Indonesia masih memprihatinkan, capian keberhasilan sektor kesehatan di Indonesia masih di bawah negara lain,” ujarnya.
Ia mendorong, IHO mengevaluasi dan menganalisa layanan kesehatan di Indonesia untuk disampaikan kepada pemerintah dengan cara elegan, santun dan penuh etika.
“Buat program kerja yang memungkinkan untuk dilakukan di tengah masalah kesehatan yang luas. Hasil observasi tuangkan dalam analisa dan saran kepada Kemenkes maupun mitra,” ucapnya.
Komentar