Jakarta, b-Oneindonesia – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjelaskan perubahan strategi yang dilakukan TNI dalam menangani persoalan di Papua dan Papua Barat untuk jangka panjang. TNI akan kembali bekerja di Papua seperti unit organik di provinsi lain.
“Ada beberapa hal yang kami lakukan untuk menghadapi dinamika permasalahan di sana dalam jangka panjang dengan mengembalikan tugas atau operasi di Papua dan Papua Barat menjadi bagian dari tugas unit organik seperti tugas di provinsi dan pulau lain,” kata Andika dalam Rapat Kerja Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/1/2022).
Ia menjelaskan, persoalan di Papua dan Papua Barat merupakan sesuatu yang berkaitan dengan pemikiran dinamis yang harus disikapi dengan strategi berkelanjutan dalam jangka panjang.
Selain itu, menurut dia, TNI mendapatkan mandat untuk membantu percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Andika menjelaskan, secara umum ada delapan titik tambahan pengerahan prajurit TNI di Papua dan Papua Barat yang dilihat berdasarkan kebutuhan. Kemampuan kita dengan menghadirkan Satuan Tugas (Satgas),” ujarnya.
Menurut dia, delapan titik tersebut adalah Satgas Kodim Paniai yang meliputi Kabupaten Paniai, Kabupaten Degoyai, Kabupaten Waropen; kedua, Satgas Kodim Intan Jaya; Ketiga Satgas Kodim Puncak Keempat, menurutnya Satgas Kodim Lani Jaya meliputi Kabupaten Lani Jaya dan Kabupaten Tolikara; kelima, Satgas Kodim Yalimo meliputi Kabupaten Yalimo, Jayapura, Membran Tengah; Keenam, Satgas Kodim Kepulauan Bintang; dan Satgas Kodim Nduga ketujuh termasuk Yahukimo dan Asmat.
“Untuk unsur TNI Angkatan Laut ada 235 yang dikerahkan ke Lantamal dan Lamal. Satgas Lanud disebar ke beberapa Lanud di Papua dengan jumlah personel sekitar 411 orang,” katanya.
Raket itu dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari bersama dua Wakil Ketua Komisi I DPR, yakni Utut Adianto dan Anton Sukartono, serta Kepala Staf Angkatan Udara ( Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.
Komentar