Jakarta, b-Oneindonesia – Komisi I DPR akan menuntaskan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada akhir pekan ini. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap dari uji kelayakan dan kepatutan tersebut dihasilkan Panglima TNI terbaik.
“Yang capable dan kompeten untuk membawa TNI menjadi kekuatan pertahanan yang unggul dan hebat,” kata Puan di Jakarta, Jumat (5/11/2021).
Puan mengatakan, Panglima TNI ke depan harus memastikan tugas pokok TNI berjalan baik sebagai alat pertahanan yakni menegakan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45 serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
“Kita ingin panglima TNI yang baru nanti bisa mewujudkan kekuatan TNI yang disegani di kawasan,” kata Puan.
Dia menambahkan, tantangan TNI makin besar karena kita tidak hanya menghadapi ancaman perang fisik (face to face) tetapi juga ancaman perang cyber yang menggunakan kemajuan tekhnologi, kecerdasan buatan, robotik, dan senjata presisi tinggi.
“Apalagi dengan semakin intensnya dinamika globalisasi dan situasi pasca Pandemi, serta tantangan dalam bidang pertahanan yang semakin dinamis, seorang Panglima TNI dituntut mampu mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis dan mampu membuat terobosan-terobosan baru yang bukan business as usual dalam mewujudkan TNI yang profesional dan modern dalam rangka menjamin tetap tegakknya kedaulatan negara yang dicintai rakyat,” paparnya.
Puan mengatakan, Panglima TNI harus menjaga soliditas internal demi menjaga NKRI.
“Kepada TNI, kita harus selalu ingat pesan Bung Karno, bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia harus kompak dan bersatu. Dan satu-satunya dasar agar supaya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berkompak satu ialah dasar Pancasila. Kalau memakai dasar lain daripada Pancasila, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia akan terpecah belah. Pegang teguh akan hal ini, saudara-saudara,” kata Puan.
Eks Sesmil Kepresidenan Sebut Jenderal Andika Bakal Disorot Bahas Keamanan Papua dan Persoalan Laut Cina Selatan
Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai isu pembangunan alutsista yang berpedoman dengan rencana program minimum essential force (MEF) bakal menjadi pembahasan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Panglima TNI di DPR. Termasuk, kata dia, turut dibahas isu keamanan di Papua dan persoalan Laut Cina Selatan.
Selain itu, kata legislator Fraksi PDIP itu, isu yang dibahas peningkatan displin, pelatihan, pendidikan, profesional prajurit TNI.
“Menjaga agar TNI tetap sesuai dengan aturan perundang-undangan yakni tak berbisnis dan berpolitik praktis serta keinginan agar Panglima TNI harus mampu meningkatkan kesejahteraan prajurit,” kata Kang TB sapaan akrab TB Hasanuddin dalam keterangan persnya, Rabu (3/11).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menunjuk Kepala Staf TNI AD Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang pensiun per 1 Desember 2021. Menurut Kang TB, proses uji kelayakan akan dilaksanakan lancar pada pekan depan. Toh, Andika selama ini menjadi mitra baik bagi Komisi 1.
“Selama ini Jenderal Andika Perkasa adalah mitra yang baik di Komisi I,” ucap mantan sekretaris militer (sesmil) kepresidenan.
Berbagai posisi sempat diemban Jenderal Andika sebelum ditunjuk sebagai Panglima TNI. Alumnus Akmil 1987 itu pernah menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).
Komentar