Denpasar, b-Oneindonesia – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Gerak BS Bali menyumbang 5.000 rapid test ke pemerintah provinsi Bali dengan harapan bisa memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Semakin banyak warga Bali yang di test, akan semakin besar peluang Bali keluar dari pandemi Covid 19. Mengingat kunci utama memutus mata rantai covid-19 adalah melalui tracking (pelacakan), tracing (penelusuran) dan testing (pengujian). Bantuan tersebut langsung diterima Gubernur Bali I Wayan Koster di Rumah Dinas Gubernur Jaya Sabha, Denpasar.
“Sebagai daerah yang menurut Bank Indonesia 54-58 persen perekonomiannya disumbang dari sektor pariwisata, pandemi Covid-19 sangat memukul rakyat Bali. Di tahun 2019 lalu, ada sekitar 6,24 juta wisatawan asing yang menikmati keindahan Bali. Di awal tahun 2020, jumlah kunjungan wisatawan asing masih berkisar 500 ribu per bulan. Namun sejak ditemukan pasien postif Covid-19 di Bali pada Maret 2020, jumlah wisatwan turun drastis menjadi 165 ribu. Akibatnya, perekonomian di Bali pada kuartal 1 2020 minus 1,14 persen, paling dalam se-Indonesia,” ujar Bamsoet usai menyerahkan 5.000 rapid test kepada Gubernur Bali I Wayan Koster, di Bali, Rabu (24/6/20).
Mantan Ketua DPR RI ini menilai, dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19 di Bali lebih dahsyat dibandingkan Bom Bali 2002 maupun Krisis Global 2008. Agar kepercayaan internasional terhadap Bali cepat pulih, maka penanganan Covid-19 harus menjadi prioritas pemerintah provinsi Bali. Salah satunya dengan mengoperasikan rumah sakit khusus Covid-19, sehingga pasien postif Covid-19 tak berada dalam satu rumah sakit yang sama dengan pasien akibat penyakit lainnya.
“Beberapa hari lalu, salah satu rumah sakit swasta di Tabanan menjadi kluster penyebaran Covid-19 akibat merawat pasien Covid-19. Karena itu sangat penting bagi setiap daerah memiliki banyak rumah sakit khusus yang menangani Covid-19. Sehingga pelayanan kesehatannya bisa fokus. Disisi lain, dengan adanya rumah sakit khusus Covid-19, pasien penyakit lain yang sedang menjalani rawat inap maupun rawat jalan juga bisa tenang menjalani proses pengobatan,” tandas Bamsoet.
Bamsoet menambahkan, mengingat berbagai negara belum memberlakukan penerbangan internasional secara penuh, proses pemulihan ekonomi Bali dari wisatawan asing juga tak akan berlangsung cepat. Karenanya sangat penting bagi Bali untuk memaksimalkan pelayanan terhadap wisatawan domestik. Bukan menjadi rahasia, bahwa di berbagai tempat wisata di Bali, terkadang wisatawan domestik seringkali dinomorduakan.
“Hal ini sudah diakui Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati yang menilai Bali terlalu fokus melayani wisatawan asing hingga kadang melupakan wisatawan domestik yang notabene merupakan saudara sebangsa. Pandemi Covid-19 telah membuka mata kita semua, bahwa disaat keadaan susah datang, saudaralah yang pertama kali memberikan pertolongan. Karenanya, jangan ada lagi cerita wisatawan domestik tidak merasakan kenyamanan saat berlibur di rumahnya sendiri,” ujar Bamsoet.
RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
RABU, 24 JUNI 2020
1. Penyerahan bantuan sosial/bansos kepada warga terdampak pandemi covid-19 dapat memicu terjadinya kerumunan massa, respon Ketua MPR RI :
A. Mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah/pemda dapat mengevaluasi, mengubah pola penyerahan bansos menjadi lebih terjadwal, dan dapat juga mengubah sistem penyaluran bansos menjadi satu arah (pemerintah memberikan langsung ke rumah warga) guna menghindari kerumunan massa.
B. Mendorong pemerintah pusat dan pemda agar memperbaiki dan memverivikasi seluruh data penerima bansos yang ada di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS, agar penyaluran bansos dapat tepat sasaran.
C. Mengimbau seluruh masyarakat untuk tertib mengikuti protokol kesehatan covid-19 pada saat menerima penyaluran bansos dan tidak melakukan kerumunan massa.
D. Mendorong pemerintah dapat berkomitmen dalam mempercepat penyaluran bansos bagi warga terdampak pandemi covid-19, dikarenakan saat ini Program Kartu Pra Kerja Gelombang IV juga masih ditunda.
2. Pemerintah berencana memulangkan setidaknya 80 anak WNI eks ISIS yang rata-rata berusia dibawah 10 tahun, dari sebuah kamp pengungsian di Irak Utara, respon Ketua MPR RI :
A. Mendorong pemerintah terlebih dahulu memperhatikan UU No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta menyiapkan program-program deradikalisasi untuk anak-anak eks ISIS tersebut dengan melakukan asesmen, sehingga pemerintah dapat mengetahui seberapa jauh tingkat radikalisme yang dipahami mereka.
B. Mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Irak untuk mengkoordinasikan dengan otoritas di luar negeri yang bertanggung jawab atas kamp pengungsian anak-anak tersebut, guna membahas pemulangan mereka sesuai dengan hukum internasional.
C. Meminta pemerintah mengidentifikasi ulang anak-anak eks ISIS yang tergolong yatim piatu, sehingga pemerintah dapat segera menyiapkan langkah ataupun upaya deradikalisasi bagi mereka.
D. Mendorong pemerintah menjalin kerja sama dengan pondok pesantren moderat untuk menampung dan menyekolahkan anak-anak eks ISIS yang sudah tidak memiliki keluarga sama sekali, sebagai upaya pemerintah dalam menjamin pendidikan yang lebih baik bagi mereka, jika mereka sudah kembali ke tanah air.
3. Perlunya pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan/karhutla diseluruh wilayah Indonesia, sebab asap yang ditimbulkan dari karhutla bisa memperparah pasien penderita covid-19, respon Ketua MPR RI :
A. Mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah/pemda untuk meningkatkan pengawasan utamanya di daerah-daerah yang rawan kebakaran, agar dapat dilakukan perluasan penerapan modifikasi cuaca.
B. Mendorong pemerintah pusat dan pemda melakukan langkah antisipasi untuk menghadapi fase kedua musim kemarau yang akan dimulai pada bulan Juni-Juli hingga akhir Agustus sampai awal September 2020, dikarenakan berdasarkan pengalaman kondisi cuaca tahun sebelumnya bahwa puncak kemarau pada fase kedua inilah yang menjadi puncak kejadian karhutla di tahun 2015 dan 2019.
C. Meminta pemerintah tidak lengah dalam mengawasi dan memantau titik-titik rawan terjadinya karhutla, dengan terus melakukan patroli dan pengecekan lapangan untuk mengupdate situasi cuaca terkini dari BMKG, meskipun saat ini seluruh aparat pemerintahan sedang fokus dalam penanganan pandemi covid-19.
D. Mendorong pemerintah untuk menggalakkan seluruh penggunaan instrumen teknologi dan infrastruktur pengawasan secara konvensional guna mencegah terjadinya karhutla, terutama di wilayah yang paling rawan di antaranya Riau, Sumatra Utara, dan Aceh, dikarenakan dampak yang muncul, seperti asap, dapat berbahaya bagi masyarakat yang menderita penyakit asma atau pernafasan akut.
Komentar